Thursday, September 15, 2011
Finance and Insurance in USA
Monday, September 12, 2011
Muktamar Luar Biasa Membayangi PKB
INILAH.COM, Jakarta - Kasus suap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang ikut menyebut-nyebut nama Menteri Muhaimin Iskandar ternyata berdampak ke internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Akibat kasus ini muncul, ada upaya menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) di PKB.
Ketua DPW PKB Sulawesi Tengah Syamsuddin Pay mengatakan pasca-peristiwa kasus suap Kemenakertrans sebesar Rp1,5 miliar yang menyeret nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendorong di internal PKB untuk melakukan penyelamatan partai.
"Mayoritas pengurus DPP dan DPW setuju dengan langkah menyelamatkan partai," katanya kepada INILAH.COM melalui saluran telepon, kemarin. Syamsuddin yang juga mantan anggota Tim Asistensi di Kemenakertrans ini mengaku lebih dari separuhnya setuju untuk melakukan Muktamar Luar Biasa (MLB). Dia memastikan dalam waktu dekat DPW-DPW akan bersikap. "Dalam waktu dekat DPW-DPW akan bersikap," tambahnya.
Langkah yang dilakukan DPW-DPW ini, kata Syamsuddin, sebagai upaya penyelamatan partai. Dia juga mengaku telah melakukan komunikasi dengan DPC-DPC se-Sulawesi Tengah. "Wilayah ingin agar PKB selamat dan jangan sampai kasus suap ini menjadikan PKB seperti Partai Demokrat," cetusnya.
Dihubungi terpisah Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Aziz Mansyur menegaskan sebaiknya DPW PKB tidak teburu-buru melakukan aksi terkait kasus suap di Kemenakertrans. "Lebih baik diluruskan dulu masalahnya. Toh, Muhaimin sudah menjawab dan menjelaskan terkait masalah tersebut," katanya saat dihubungi.
Aziz sepakat dengan niat pengurus wilayah PKB yang berkomitmen untuk menyelamatkan partai dalam perkara suap di Kemenakertrans. Hanya saja, kata Aziz, lebih baik DPW PKB melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Muhaimin. "Jadi kami akan meredam aksi dari DPW PKB itu," tegasnya.
Ketika ditanya apakah akan melakukan forum khusus untuk melakukan klarifikasi terkait kasus suap di Kemenakertrans? Aziz menegaskan tidak perlu melakukan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Bagi kyai asal Jombang, Jawa Timur ini, penjelasan Muhaimin cukup jelas. "Penjelasan Imin sudah jelas," katanya.
Pengganti KH Abdurrahman Wahid ini menyebutkan prinsip PKB cukup tegas terkait praktik korupsi. Bagi PKB, praktik korupsi merupakan perilaku yang haram. "Masalah kesalahan perorangan bisa dimaklumi, mungkin salah, kalau salah kita benarkan. Tapi partai tetap membela yang benar dan mengharamkan korupsi," tegas mantan Ketua Dewan Syura DPW PKB Jawa Timur ini.
Hanya saja Aziz tidak memaparkan tindakan yang akan dilakukan partainya jika kasus suap Kemenakertrans terbukti. "Itu urusan nanti, keputusan di belakang. Itu urusan dalam PKB," tutupnya menjawab apa sikap PKB jika tiga nama yang disebut ternyata terbukti secara hukum terlibat dalam kasus suap sebesar Rp 1,5 miliar.
Seperti diketahui kasus suap di Kemenakertrans itu sempat menyebut-nyebut sejumlah nama kader PKB seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPC PKB Lumajang Ali Mudhori dan Wakil Bendahara Umum DPP PKB Fauzi. [mdr]
KPK Periksa Staf Cak Imin, Ali Mudhori
Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan mantan staf Menakertrans Muhaimin Iskandar, Ali Mudhori. Tidak hanya itu, bekas pejabat Kemenkeu Sindu Malik yang sebelumnya mangkir kini kembali dipanggil.
"Sindu Malik dan Ali Mudhori sebagai saksi untuk tersangka D," kata kabag pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (9/9/2011).
Nama Ali Mudhori sebelumnya disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Namun Politisi yang kini menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Lumajang itu sudah membantah.
"Tudingan itu mengada-ada. Proyek itu, seperti yang disampaikan Pak Menteri (Muhaimin Iskandar) bukan proyek Kemenakertrans. Melainkan proyek yang langsung ke daerah. Ada kaitan apa saya dengan proyek itu," kata Ali saat dihubungi detikcom, Kamis (8/9/2011).
Ali juga menolak disebut kalau dirinya staf khusus Menakertrans. Dia mengaku sejak 2011 tidak pernah bersinggungan dengan pekerjaan di Kemenakertrans. Namun dia tidak memungkiri bahwa dirinya pernah menjadi anggota tim asistensi di Kemenakertrans pada 2010 lalu.
"Dan saya memang pernah sekali-kali datang ke Kemenakertrans hanya untuk bersilaturrahmi saja. Selain itu, tidak ada," ujarnya.
Mengenai kedekatannya dengan Muhaimin, Ali mengaku Ketua Umum PKB itu bersama Ketua PBNU Said Agil pernah bertandang ke rumahnya yang megah di Lumajang. Kedatangan 2 tokoh itu pun guna menghadiri selamatan rumahnya yang berlantai dua di atas tanah 3 ribu meter.
"Cak Imin memang pernah datang ke rumah saya waktu itu. Tapi, saya bukan staf khususnya. Bahkan, komunikasi kami juga jarang. Kira-kira tiga bulan lalu saya komunikasi di rumah saya itu," tambah Ali.
Ali malah balik menuding pihak yang mengaitkan namanya dengan kasus suap Rp 1,5 miliar yang ditangani KPK itu ingin menghancurkan PKB. Kasus suap itu telah menetapkan 3 tersangka yakni pengusaha Dharnawati dan 2 pejabat Kemenaker Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisnaya.
Ali juga optimistis dirinya tidak akan dipanggil KPK. "Saya yakin KPK tidak akan memanggil saya apalagi dalam kaitan pemeriksaan. Soalnya, KPK itu bekerja profesional dengan dasar bukti-bukti yang kuat. Terus, apa bukti saya terlibat. Sekali lagi, KPK tidak akan memanggil saya karena tidak ada buktinya," tutur Ali.
(mad/rdf)
Suap Kemenakertrans Mudori Bantah Mengenal Dharnawati
LUMAJANG- Ali Mudori, orang dekat menakertrans Muhaimin Iskandar membantah semua tudingan yang dilontarkan penasehat hukum tersangka kasus suap proyek di kementerian tenaga kerja dan transmigrasi Dharnawati, Rahmat Jaya.
Mudori merupakan satu dari tiga nama yang dituding dekat dengan Muhaimin Iskandar. Bahkan dia sempat disebut sebagai asisten khusus Muhaimin.
Saat wartawan mencoba untuk mengkonfirmasi Mudori di rumahnya, di Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang, Kamis (8/9/2011) Mudori tak berada di rumah.
Akhirnya, wartawan mencoba menghubungi Ali melalui SMS. Dalam SMS balasannya, Ali membantah keterlibatannya dalam kasus suap itu.
Mudori mengaku tidak mengenal Dharnawati , Direksi PT Alam Jaya Papua yang telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mudori selama ini dikenal sebagai Ketua DPC PKB Lumajang. Bagi warga Lumajang, Jawa Timur nama pria yang pernah menjadi anggota Komisi VII DPR RI periode 1999-2004 ini tidaklah asing.
Ali juga sempat mencoba peruntungan maju sebagai calon Bupati Lumajang dalam Pilkada tahun 2008 silam. Sayangnya, dia gagal.
Meskipun, Muhaimin Iskandar tak pernah mengakui Mudori sebagai asisten khusus. Dalam sebuah baliho ucapan selamat Idul Fitri yang dipasang di jalan protokol di Kota Lumajang terpampang jelas jabatan Mudori sebagai Asisten Khusus Kemenakertrans dan Ketua DPC PKB Lumajang.
Subscribe to:
Posts (Atom)
