Muktamar Luar Biasa Membayangi PKB

INILAH.COM, Jakarta - Kasus suap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang ikut menyebut-nyebut nama Menteri Muhaimin Iskandar ternyata berdampak ke internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Akibat kasus ini muncul, ada upaya menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) di PKB.

Ketua DPW PKB Sulawesi Tengah Syamsuddin Pay mengatakan pasca-peristiwa kasus suap Kemenakertrans sebesar Rp1,5 miliar yang menyeret nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendorong di internal PKB untuk melakukan penyelamatan partai.

"Mayoritas pengurus DPP dan DPW setuju dengan langkah menyelamatkan partai," katanya kepada INILAH.COM melalui saluran telepon, kemarin. Syamsuddin yang juga mantan anggota Tim Asistensi di Kemenakertrans ini mengaku lebih dari separuhnya setuju untuk melakukan Muktamar Luar Biasa (MLB). Dia memastikan dalam waktu dekat DPW-DPW akan bersikap. "Dalam waktu dekat DPW-DPW akan bersikap," tambahnya.

Langkah yang dilakukan DPW-DPW ini, kata Syamsuddin, sebagai upaya penyelamatan partai. Dia juga mengaku telah melakukan komunikasi dengan DPC-DPC se-Sulawesi Tengah. "Wilayah ingin agar PKB selamat dan jangan sampai kasus suap ini menjadikan PKB seperti Partai Demokrat," cetusnya.

Dihubungi terpisah Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Aziz Mansyur menegaskan sebaiknya DPW PKB tidak teburu-buru melakukan aksi terkait kasus suap di Kemenakertrans. "Lebih baik diluruskan dulu masalahnya. Toh, Muhaimin sudah menjawab dan menjelaskan terkait masalah tersebut," katanya saat dihubungi.

Aziz sepakat dengan niat pengurus wilayah PKB yang berkomitmen untuk menyelamatkan partai dalam perkara suap di Kemenakertrans. Hanya saja, kata Aziz, lebih baik DPW PKB melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Muhaimin. "Jadi kami akan meredam aksi dari DPW PKB itu," tegasnya.

Ketika ditanya apakah akan melakukan forum khusus untuk melakukan klarifikasi terkait kasus suap di Kemenakertrans? Aziz menegaskan tidak perlu melakukan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Bagi kyai asal Jombang, Jawa Timur ini, penjelasan Muhaimin cukup jelas. "Penjelasan Imin sudah jelas," katanya.

Pengganti KH Abdurrahman Wahid ini menyebutkan prinsip PKB cukup tegas terkait praktik korupsi. Bagi PKB, praktik korupsi merupakan perilaku yang haram. "Masalah kesalahan perorangan bisa dimaklumi, mungkin salah, kalau salah kita benarkan. Tapi partai tetap membela yang benar dan mengharamkan korupsi," tegas mantan Ketua Dewan Syura DPW PKB Jawa Timur ini.

Hanya saja Aziz tidak memaparkan tindakan yang akan dilakukan partainya jika kasus suap Kemenakertrans terbukti. "Itu urusan nanti, keputusan di belakang. Itu urusan dalam PKB," tutupnya menjawab apa sikap PKB jika tiga nama yang disebut ternyata terbukti secara hukum terlibat dalam kasus suap sebesar Rp 1,5 miliar.

Seperti diketahui kasus suap di Kemenakertrans itu sempat menyebut-nyebut sejumlah nama kader PKB seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPC PKB Lumajang Ali Mudhori dan Wakil Bendahara Umum DPP PKB Fauzi. [mdr]